Wakil Ketua DPRD Jeneponto Irmawati Minta kepada Pemerintah Pusat Tak Hapus Tenaga Honorer

JENEPONTO, SULSEL - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Irmawati Zainuddin mendorong pemerintah pusat untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.

Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat memberhentikan tenaga honorer yang malas bekerja. Wacana ini juga perlu dipertimbangkan secara matang-matang sebelum di finalkan.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

“Seharusnya seperti itu. Kalau bisa kebijakan itu berlaku untuk tenaga honorer yang malas dan tidak bekerja, ” kata Irmawati Zainuddin Minggu (12/6/2022).

Irmawati juga menjelaskan, peran tenaga honorer saat ini lebih berpengaruh dalam proses kinerja ketimbang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Gelontorkan Bantuan Keuangan 10,5 Miliar Rupiah Untuk Kabupaten Sinjai

“Pasti ada pengaruhnya tenaga honorer ini bahkan jauh lebih gesit bekerja dari pada ASN. Kalaupun ada honorer yang tidak maksimal kerjanya, itu hanya oknumnya, ” jelas.

Jika wacana ini terealisasi, maka tentu akan menimbulkan dampak buruk bagi tenaga honorer. Belum lagi, seluruh masyarakat telah dipukul akibat pandemi covid-19 pada sektor ekonomi.

Baca juga: Serahkan SK Hutan Sosial dan TORA, Presiden: Segera Manfaatkan Lahan yang Ada

“Sekarang saja masyarakat lagi susah akibat pengaruh pendemi covid-19. Oleh karena itu kalau ada kebijakan seperti itu, itu sangat berdampak buruk bagi tenaga honorer. Dan saya anggap aturan itu tidak berpihak kepada rakyat, ” terangnya.

Dia mengaku jika aturan tersebut benar setiap daerah mempunyai kebijakan untuk mengambil langkah. Sebab daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tertuan dalam APBD.

Baca juga: Jadwal Pelantikan Andi Sudirman Ditentukan Kemendagri, Prof Armin: Pemerintahan tak Pincang Tanpa Wagub

“kalau aturan itu ada, sebenarnya pemerintah daerah punya kebijakan terkait tenaga honorer karena setiap daerah punya kemampuan keuangan daerah. Kalau itu di manejemen dengan baik saya rasa mampu untuk membiayayai tenaga honorer, ” pinta Irmawati.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat ini, ia berencana akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas BKPSDM untuk membahas surat edaran tersebut.

Baca juga: Monitoring dan Pengembangan Pelaksanaan PPID, Menteri LHK Siti Nurbaya: Aktif Kabarkan Kegiatan dan Keberhasilan Kinerjanya di Medsos

“Insya allah biar bagaimana ini bagian dari tanggungjawab kami di dewan. Mengingat banyak tenaga honorer yang memang menggantungkan hidupnya meski tak seberapa gajinya, ” bebernya.

Ia menambahkan RDP bakal digelar setelah pihaknya berkonsultasi dengan ketua komisi yang membawahi BKPSDM.

“Insya allah itu sudah tugas kami, ” pungkasnya.

Sebelumnya, sekitar 8000 orang tenaga honorer Bekerja di Lingkup Pemkab Jeneponto. Jika aturan tersebut diterapkan maka 8000 orang itu terancam akan menjadi pengangguran.

Penulis: Syamsir

Baca juga: Tambah Wawasan Tentang Jabatan Funfsional, DLHK Majene Studi Banding ke P3E Sulawesi dan Maluku

Editor: Cq